Politik Etis

Posted on

Politik Etis – Pada pelajaran yang sudah dibahas sebelumnya kabarkan.com telah memaparkan materi mengenai Nilai Perusahaan. Tentunya kali ini kabarkan.com akan menerangkan tentang Politik Etis secara luas, dimana dimulai dari Pengertian, Tujuan, Dampak, Latar Belakang dan Pelaksanaan. Berikut ini ulasannya.

Politik Etis
Politik Etis

Pengertian

Politik Etis ialah politik (kebijakan) yang berupaya untuk menjamin desentralisasi efisiensi kesejahteraan rakyat (di jajahan koloni). Definisi lain dari kebijakan etis ialah pemikiran yang menjelaskan bahwa pemerintah kolonial memiliki tanggung jawab moral untuk kesejahteraan bumi putera. Ideologi ini ialah kritik kepada politik penanaman (tanam) paksa.

Di tahun 1890 kebijakan etis pertama dimunculkan, karna desakan kelompok liberal kepada pemerintah Belanda. Pada saat itu, manusia yang berideologi progresif menyarankan agar pemerintah (parlemen) Belanda harus memperhatikan bangsa Indonesia yang telah bekerja keras untuk mengisi finansial Belanda melalui metode penanaman paksa.

Tekanan tersebut muncul dari pemikiran bahwa Belanda berutang banyak pada kekayaan rakyat Indonesia, dimana hasil kekayaan tersebut dinikmati negara Belanda.

Dengan tekanan ini agar untuk menerapkan polotik atau kebijakan etis mendapatkan dukungan dari parlemen Belanda. Pada tahun 1901 Ratu BWihelmina Belanda saat berpidato kenegaraan, menyatakan bahwa “Belanda memiliki kewajiban dalam usaha kesejahteraan bagi masyarakat Hindia Belanda”. Pidato ini merupakan tanda pertama kebijakan kesejahteraan Hindia Belanda, sebagai Kebijakan Etis atau Kebijakan Respons Budi.

Pada tahun 1901 kebijakan etis bermula dan berjalan, dimana terdiri dari 3 perlakuan, yaitu pendidikan (edukasi), Pengairan (irigasi) dan perpindahan penduduk (transmigrasi). C.Th van Deventer ialah salah satu orang politis Yang pertama membuat kebijakan etis (politik etis).

Deventer memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan menulis karangan (esai) di surat kabar De Gids yang berjudul Hutang Budi (Eeu Eereschuld). Deventer menjelaskan bahwa negara Belanda berhutang kebaikan (budi) kepada bangsa Indonesia. mengenai hutang ini dimana Belanda harus membayar dengan meningkatkan nasib masyarakat, dengan mendidik dan memberikan kemakmuran untuk rakyat Indonesia.

Baca Juga :  Passing Grade UNIMED

Tujuan Politik/Kebijakan Etis

Tujuan kebijakan etis ialah guna memajukan 3 bidang, yaitu pendidikan dengan menyediakan edukasi, pengairan dengan menciptakan struktur dan jaringan untuk irigasi dan mengatur transmigrasi.

Kebijakan etis dilakukan oleh Belanda dimana dalam menciptakan perbaikan di bidang irigasi pertanian, perpindahan penduduk dan edukasi, secara sepintas dipandag tampak mulia. Tetapi di balik tujuan itu, dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi negara Belanda tersebut.

Dampak Politik/Kebijakan Etis

Dampak yang diberikan untuk bangsa Indonesia dari politik etis ini ialah.

  • Pembangunan prasarana pertanian, hal ini dilakukan untuk membuat bendungan yang dimana nantinya akan berguna dalam irigasi.
  • Pembangunan prasarana, seperti pembangunan rel kereta api, hal ini dilakukan agar memudahkan perpindahan manusia dan barang jadi lancar.
  • Ada berbagai sekolah yang memunculkan kaum cendikiawan, terpelajar atau intelektual yang nantinya akan menjadi pelopor gerakan nasional seperti contohnya soetomo merupakan mahasiswa dari STOVIA, dimana ia mendirikan suatu organisasi dengan nama Budi Utomo yang kita kenal sampai saat ini.
  • Berdirinya beragam sekolahan seperti STOVIA (School Tot Opleiding Van Indische Artsen), Sekolah Tinggi Teknik (Technical Hoges School), Sekolah Guru (Kweek School), AMS (Algemeene Middlebare School), MULO (Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs) dan HIS (Hollandsc Indlandsche School).

Latar Belakang Politik/Kebijakan Etis

Politik etis memiliki latar belakang, diantaranya.

  • Ada kritik dari para intelektual Belanda sendiri.
  • Masyarakat kehilangan tanah miliknya.
  • Belanda menindas dan memberi penekanan kepada bangsa atau rakyat.
  • Peraturan ekonomi liberal tak bisa memperbaiki kesejahteraan untuk rakyat.
  • Sistem tanam paksa memicu penderitaan bagi rakyat Indonesia.

Pelaksanaan Politik/Kebijakan Etis

Berikut ini ada beberapa bidang pelaksanaan yang ditimbulkan dari politik etis, diantaranya.

Ekonomi

Munculnya metode politik liberal, pasar bebas dan kapitalis modern yang menjadi persaingan dan modal menjadi indikator utama perdagangan. Sehingga yang lemah akan disingkirkan. Kemudian, munculnya pengembangan perusahaan swasta dan asing di negara Indonesia seperti Shel.

Politik

Desentralisasi kekuasaan atau otonomi untuk rakyat Indonesia, tetapi masih ada masalah, yakni kelas penguasa tetap kuat dalam arti intervensi, karena perusahaan Belanda kehilangan daya saing dengan Jepang dan Amerika Serikat untuk melakukan sehingga sentralisasi berusaha untuk diterapkan kembali.

Baca Juga :  Contoh Karangan Argumentasi

Sosial

munculnya golongan terdidik, peningkatan toatal literasi, pengembangan pendidikan ialah dampak yang positif, tetapi dampak dari negatifnya ialah kesenjangan antar kaum bangsawan dan kelas bawah menjadi semakin jelas karna para bangsawan kelas atas, sehingga mereka mampu bekerja dengan baik dan langsung dipekerjakan di perusahaan Belanda.

Sampai sinilah penjelasan materi menegenai Politik Etis yang dapat admin sampaikan. Semoga dengan artikel ini dapat memberikan pemahamaan untuk sahabat semua. Sampai bertemu dilain waktu.

Jelaskan pengertian politik etis ?

Politik Etis ialah politik (kebijakan) yang berupaya untuk menjamin desentralisasi efisiensi kesejahteraan rakyat (di jajahan koloni).

Sebutkan tujuan politik etis ?

Tujuan kebijakan etis ialah guna memajukan pendidikan dengan menyediakan edukasi, pengairan dengan menciptakan struktur dan jaringan untuk irigasi dan mengatur transmigrasi.

Coba sebutkan salah satu dampak dari politiuk etis yang anda ketahui ?

Pembangunan prasarana pertanian, hal ini dilakukan untuk membuat bendungan yang dimana nantinya akan berguna dalam irigasi.

Baca Juga: